Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar dalam peluncuran buku ‘Visioning Indonesia’, di Dome Spark, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Foto: Oji/Man

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan seluruh elemen masyarakat harus mampu mewujudkan bangsa yang mandiri, maju dan berkeadilan dalam menghadapi Indonesia di masa depan. Karena itu, ke depan, kehadiran negara bukan hanya sebagai pengelola pasar, tetapi juga memberikan kekuatan peredam atas dampak-dampak negatif pasar.

“Negara juga harus membebaskan warga dari ketergantungan pasar, dimodifikasi dan juga fungsi redistribusi. Negara harus mampu memanusiakan warganya, negara harus terus hadir menjadikan kesejahteraan adalah hak semua warga bangsa,” tegas Gus Muhaimin, dalam peluncuran buku ‘Visioning Indonesia’, di Dome Spark, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Lebih lanjut, Gus Muhaimin menjelaskan bangsa mandiri artinya Indonesia yang ditopang oleh kemandirian fiskal dan pajak yang mendukung kedaulatan sebagai sebuah bangsa. Mandiri juga artinya Indonesia harus menjadi negara berswasembada pangan dan energi. Berswasembada alat-alat teknologi dan teknologi kesehatan yang tentu saja didukung oleh universitas publik yang memadai.

“Selain itu, Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak bergantung kepada SDA (sumber daya alam) semata, tapi juga bergantung kepada kekuatan SDM (sumber daya manusia) yang unggul yang memiliki kekuatan memadai demi kemajuan bangsanya,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Indonesia yang maju juga adalah negara yang mampu menguasai dan memanfaatkan teknologi, terutama teknologi informasi dan digital dalam melayani dan mengelola negara yang terdiri dari berbagai pulau sebagai sebuah negara maritim. Selain itu, Indonesia harus menjadi negara yang memiliki birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas tinggi serta menjadi kekuatan utama mendorong kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

“Misalnya, belanja negara di bidang pangan yang menyangkut subsidi saja. Itu hampir puluhan triliun rupiah, tapi implementasinya masih membutuhkan kesungguhan birokrasi yang tepat. Sehingga tepat dalam arti belanjanya, penyaluran, dan tanggung jawab birokrasi yang melayaninya,” urai Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu.

Selanjutnya, masih kata Gus Muhaimin, Indonesia yang berkeadilan adalah Indonesia yang mampu mewujudkan pemerataan pembangunan, terutama hasil-hasil dari pembangunan. Indonesia yang berkeadilan, tambahnya, adalah yang konsisten kembali ke Pasal 33 UUD 1945, yaitu memastikan bahwa negara memiliki kesempatan untuk memberikan pada warganya kekayaan aset sehingga sistem ekonomi adalah sistem ekonomi yang inklusif.

“Sistem ekonomi yang inklusif adalah sistem ekonomi yang tidak hanya tunduk pada keadaan global tapi sistem ekonomi ini juga memberikan ruang bagi tumbuh kembangnya pengusaha di tingkat nasional,” jelas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII tersebut. (rdn/sf)